Rohmad Riyadi, S.Kom : Sejarah Haji Di Indonesia

 

Representasi perjalanan spiritual melintasi zaman dari Nusantara menuju Tanah Suci.

Pangkalan Islam - Ibadah haji bagi masyarakat Nusantara selain salah satu rukun Islam yang kelima, ibadah ini memiliki epik sejarah yang panjang. Selama berabad-abad, perjalanan menuju Tanah Suci telah membentuk ikatan spiritual, sosial, hingga politik yang kuat antara Indonesia dan Timur Tengah. Perjalanan ini berevolusi dari ekspedisi laut yang mempertaruhkan nyawa hingga menjadi salah satu sistem manajemen pemberangkatan jemaah terbesar di dunia.

1. Masa Awal: Ekspedisi di Tengah Penyebaran Islam

Pada masa awal penyebaran Islam di Nusantara (sekitar abad ke-13 hingga ke-17), perjalanan haji adalah sebuah pencapaian luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang. Umumnya, mereka yang berangkat adalah kaum bangsawan, ulama, atau saudagar kaya.

"Perjalanan pada masa ini sepenuhnya bergantung pada kapal layar tradisional dan angin muson, menumpang kapal dagang internasional mulai dari Gujarat hingga Tiongkok."

Catatan sejarah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh awal penyebar Islam, seperti Sunan Gunung Jati, melakukan perjalanan haji untuk menimba ilmu agama sebelum kembali dan menyebarkannya di Tanah Jawa. Para jemaah sering kali harus menumpang kapal dagang internasional—mulai dari kapal Gujarat, Persia, hingga Tiongkok—dan singgah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, di mana banyak jemaah menetap (mukim) di Makkah untuk belajar agama sebelum akhirnya kembali ke Nusantara dengan membawa gelar prestisius dan ilmu keislaman yang mumpuni.

Rohmad Riyadi, S.Kom - Khadimud Dakwah

2. Era Kolonial: Pembatasan, Pengawasan, dan Pergerakan Nasional

Ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda menancapkan kekuasaannya, pandangan terhadap ibadah haji mulai berubah drastis. Awalnya, VOC tidak terlalu mencampuri urusan agama ini. Namun, serangkaian perlawanan sengit pada abad ke-19, seperti Perang Padri (1821-1837) dan Perang Diponegoro (1825-1830), menyadarkan Belanda bahwa para haji dan ulama yang baru kembali dari Tanah Suci sering kali menjadi tokoh sentral di balik perlawanan antikolonial.

Merasa terancam oleh ideologi "Pan-Islamisme", pemerintah kolonial mulai memperketat aturan. Pada tahun 1859, Belanda mengeluarkan Ordonansi Haji yang berisi aturan pembatasan yang ketat. Jemaah diwajibkan membayar biaya paspor yang sangat mahal, dan mereka yang pulang harus melewati ujian khusus sebelum berhak menyandang gelar "Haji".

Untuk mengawasi jemaah langsung dari pusatnya, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Konsulat di Jeddah pada tahun 1872. Tokoh seperti Snouck Hurgronje kemudian dikirim untuk memata-matai jemaah asal Indonesia. Namun, tekanan kolonial ini justru menjadi bumerang. Mekkah menjadi ruang aman bagi para tokoh Nusantara untuk bertukar pikiran mengenai kemerdekaan.

3. Evolusi Teknologi: Transformasi Transportasi

Sejarah haji di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari revolusi teknologi transportasi yang membagi era menjadi tiga bagian utama:

ERA KAPAL LAYAR

Sebelum pertengahan abad ke-19, pelayaran sangat berbahaya. Jemaah harus berhadapan dengan ancaman badai, wabah penyakit mematikan seperti kolera, hingga perompak.

ERA KAPAL UAP

Pembukaan Terusan Suez (1869) memangkas waktu dari setengah tahun menjadi hitungan minggu. Angka keberangkatan melonjak drastis di bawah naungan "Kongsi Tiga".

ERA PESAWAT UDARA

Tahun 1979 menjadi titik akhir era laut. Seluruh jemaah diterbangkan (Garuda Indonesia), memangkas waktu menjadi hanya 9-12 jam.

4. Pasca-Kemerdekaan: Kedaulatan Manajemen

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, urusan haji tidak lagi diatur oleh kolonial maupun diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta asing. Pemerintah Republik Indonesia menyadari perlunya turun tangan demi melindungi jemaah dari penipuan, penelantaran, dan bahaya kesehatan.

Pada tahun 1947, Kementerian Agama RI mulai mengambil peran sentral. Pemerintah membentuk Panitia Negara Perbaikan Perjalanan Haji (PNPPH) dan mendirikan PT Pelayaran Muslim (PT PM) untuk mematahkan monopoli pelayaran asing. Lahirlah sistem penyelenggaraan haji kuota nasional yang sentralistik dan terorganisasi.

5. Era Modern: Tata Kelola Digital dan BPKH

Di era modern, manajemen ibadah haji di Indonesia telah menjelma menjadi sebuah tata kelola raksasa. Kementerian Agama (Kemenag), melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), memegang kendali penuh atas operasional global.

Salah satu tonggak terpentingnya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang melahirkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2017. BPKH bertugas mengelola dana setoran awal secara transparan dan menginvestasikannya ke dalam instrumen syariah yang aman untuk menyubsidi biaya operasional jemaah.

"Dari pelayaran kapal kayu yang menantang maut berabad-abad silam hingga manajemen keuangan syariah hari ini, sejarah haji adalah cerminan kegigihan dan evolusi sebuah bangsa."

HI

Referensi: Historian Indonesia

Kanal khusus yang membahas catatan sejarah panjang peradaban Islam di Nusantara.

Rohmad Riyadi, S.Kom

WhatsApp : 085719752380

Youtube : RRTVnews

Tiktok : Rahmat Assalaamy